DPR menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2010 untuk dibahas lebih lanjut. Hal tersebut mengemuka saat DPR mengadakan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Gedung Nusantara II, Kamis, (7/7).

Fraksi PKS dalam pemaparannya oleh Ekcy Awal Mucharam menyetujui RUU APBN TA 2010 untuk ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya. pada kesempatan itu, PKS mengkritisi pemerintah agar meningkatkan desain sisi operasi pengendalian internal keuangan negara. "Kita meminta pemerintah memberikan perhatian khusus dari Lembaga negara yang mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP),"Jelasnya saat menjadi juru bicara pada sidang paripurna.

Dia mengatakan, perlu diperhatikan dari sisi penagihan dan pengalihan sektor perpajakan karena banyak terjadi ketidaksesuaian. selain itu, dalam laporan BPK, lanjutnya, telah terjadi pelanggaran terhadap UU yang sangat signifikan dalam tata bernegara. "Kedua yaitu pencatatan uang muka bendahara negara yang tidak memadai tanpa disertai rincian yang jelas,"jelasnya.

Menurutnya, fenomena ini bagai gunung es dimana nanti akan terungkap pada tahun mendatang. selain itu pemerintah harus memberikan target waktu pengendalian pencatatan utang pajak dalam konteks reformasi birokrasi Kemenkeu dimana seharusnya tidak terjadi.

Sementara Eko Hendro Purnomo dari PAN mengatakan, kondisi tahun 2010 saat itu, cukup menggembirakan nilai tukar stabil dan pertumbuhan ekonomi 6.1 persen diatas APBN-P 5.8 persen."Masih terlihat terjadinya hambatan (botle necking) ekonomi yang harus dibenahi,"paparnya.
    Eko mengaku kecewa terhadap kinerja dua lembaga yaitu kemendiknas dan Kemenkes yang mendapat opini BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Kedepannya, pemerintah harus lebih memperhatikan tata kelola keuangan Kementerian dan lembaga sehingga dapat menghindari terjadi indikasi kebocoran keuangan negara.

Menurut Eko, persoalan tata kelola disebabkan beberapa hal diantaranya persoalan penagihan, pencatatan penerimaan perpajakan, pencatatan uang muka bendahara negara, pelaksanaan inventarisasi Penerimaan. "Harus segera dicari format terbaik dalam pelaksanaan APBN sehingga menghindari penyalahgunaan keuangan negara,"paparnya.

Selain itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap Kementerian dan lembaga dalam menyusun anggaran, serta prosedur dan inventarisasi aset tetap non belanja modal. "Perbaiki sistem pencatatan pajak dengan sistem pembayaran pajak sehigga dapat menghasilkan jumlah piutang yang akurat. inventarisasi PNBP masing-masing KL dan pemerintah, intensifkan hasil hibah terhadap KL, sosialisasi, monitoring dari pelaksanaan hibah,"tambahnya.

Dia mengatakan,perlu didorong skema BBM bersubsidi dan tepat sasaran, dan melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas, dan belanja yang tidak produktif.

Irna Narulita dari Frakasi PPP mengatakan,perlu diperhatikan beberapa hal seperti kemampuan kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat, rekening pemerintah untuk transparansi, dan pengelolaan utang indonesia jangka pendek dan panjang. "Rendahnya realisasi penyerpaan anggaran disejumlah departemen, bermuara rendahnya fungsi anggaran untuk kesejahteraan rakyat,"terangnya.

Menurutnya, peningkatan anggaran harus diimbangi oleh penyerapan anggaran yang ditujukan untuk peningkatan laju ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Seharusnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, memang ada kemajuan ekspor namun pemerintah kurang optimal dalam memberikan kontribusi pada sektor ekonomi.  Aset kewajiban dan dana meskipun terdapat kemajuan neraca keuangan pemerintah dari sisi aset namun sisi kewajiban juga meningkat,"jelasnya.

PPP menilai, kondisi tersebut dapat menimbulkan posisi neraca keuangan pemerintah yang tidak seimbang khususnya kewajiban jangka pendek dan panjang dalam fleksibilitas pemerintah dalam anggaran.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya Yati Iti Oktavia Jayabaya mengatakan, Partainya mengapresiasi hasil laporan BPK terhadap laporan 2010 dimana terjadi peningkatan opini terhadap Kementerian dan lembaga. "BPK memberikan opini WTP terhadap 53 RKA KL dan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009,"katanya.   

SW Yudha (F-PG) mengatakan, yang perlu diseriusi pemerintah adalah penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan yang harus didorong dari sektor pertanian dan manufaktur dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. "Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah menjaga uang beredar atau primer dan bahan-bahan pokok dengan mengacu target inflation frame work,"tandasnya. (si)/foto:iw/parle.